Syiar Hukum : Impact Factor & More

PENERAPAN IZIN EDAR BAGI PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN PERSPEKTIF HAM DAN MAQASHID SYARI’AH

PENGUATAN KOORDINASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

HAK MASYARAKAT YANG MENGUASAI TANAH NEGARA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS YANG BERASAL DARI RUMAH SAKIT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN PENEGAKKAN HUKUM

STATUS DELIK KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama.

PENERAPAN IZIN EDAR BAGI PRODUK INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN PERSPEKTIF HAM DAN MAQASHID SYARI’AH

PENGUATAN KOORDINASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

HAK MASYARAKAT YANG MENGUASAI TANAH NEGARA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS YANG BERASAL DARI RUMAH SAKIT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN PENEGAKKAN HUKUM

STATUS DELIK KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama.